Pernyataan Sikap – Hari Anti Penyiksaan

Pernyataan Sikap

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung

Hari Anti Penyiksaan Internasional

26 juni 2012

PENYIKSAAN ADALAH PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA

Momentum 26 Juni merupakan sebuah momentum yang sangat jarang diperingati ataupun diketahui oleh kalangan aktivis Hak Asasi Manusia. Padahal pada 26 Juni 1987, Perserikatan Bangsa – Bangsa membentuk sebuah konvensi internasional, yakni Convention Against Torture adn Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punisment. Oleh karenanya, momentum Hari Anti Penyiksaan Internasional harus disertai dengan memiliki perspektif yang utuh terhadap hak asasi manusia khususnya hak – hak  seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka atas sebuah tindakan kriminal.

Di Indonesia, praktek penyiksaan bukanlah hal baru dan telah menjadi fenomena umum yang dilakukan oleh kepolisian maupun aparat lembga pemasyarakatan dalam menangani tersangka pelaku kriminal. Tindakan penyiksaan sering kali dilakukan untuk mendapatkan keterangan ataupun pengakuan dari seseorang yang bersentuhan dengan aparat penegak hukum. Akan tetapi, tidak ada tindakan konrkret dari pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menindak tegas para pelaku penyikasaan.

Padahal pada 28 September 1998, Pemerintah Indonesia melakukan ratifikasi Convention Against Torture adn Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punisment dalam bentuk Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1998. Pengesahan UU No.5 Tahun 1998 tersebut seharusnya menjadi titik balik dalam melakukan advokasi menentang praktek – praktek penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lainnya yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.

Akan tetapi, sejak disahkan menjadi sebuah peraturan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia, tindakan – tindakan penyiksaan tetap terjadi dan para pelaku penyiksaan tidak pernah mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sungguh sangat disayangkan, komitmen Pemerintah Indonesia untuk memerangi praktek penyiksaan hanya sampai pada langkah melakukan ratifikasi konvensi internasional tersebut tanpa diikuti sebuah implementasi yang konkrit. Dampaknya adalah terciptanya iklim impunitas yang berkepanjangan.

Oleh karenanya, pada peringatan Hari Anti Penyiksaan Internasional pada tanggal 26 Juni 2012, LBH Bandung sebagai salah satu sebagai organisasi Non Pemerintah yang independen, bekerja di bidang bantuan hukum dan hak asasi manusia, dengan wilayah kerja Provinsi Jawa Barat, memberikan pernyataan sikap sebagai berikut :

  1. Hapus segala bentuk penyiksaan dan perlakuan yang tidak manusia atau tindakan kejam lainnya yang bertentangan dengan konvensi anti Penyiksaan dengan melakukan revisi Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.
  2. Usut tuntas tindakan penyiksaan yang pernah terjadi di masa lalu.
  3. Pemerintah Indonesia harus memberikan jaminan bahwa seluruh aparat penegak hukum tidak menerapkan penyiksaan terhadap seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
  4. Pemerintah Indonesia harus memberikan sebuah mekanisme penghukuman terhadap aparat penegak hukum yang melakukan tindakan penyiksaan.
  5. Pemerintah Indonesia harus memberikan kompensasi dan rehabilitasi kepada semua korban penyiksaan, baik karena kasus pelanggaran HAM maupun kriminal biasa.

Demikianlah Pernyataan Sikap LBH Bandung pada Hari Anti Penyiksaan Internasional. Harapannya pemerintah Indonesia dapat memberikan tindakan konkret dalam memerangi tindakan – tindakan penyiksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, dengan menghormati hak – hak yang dimiliki oleh seorang tersangka.

Bandung, 26 Juni 2012

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung

 

Arip Yogiawan, S.H.

Direktur

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

LBH BANDUNG

About Us | Program | Kontak Kami

Supported By
This website is generously supported byInstitute for Criminal Justice Reform
www.lbhbandung.org | Creative Commons CC-BY-NC-SA 3.0Creative Commons License