Buruh Tuntut Batalkan Penangguhan Pelaksanaan Upah

RELEASE

BURUH TUNTUT BATALKAN PENANGGUHAN PELAKSANAAN UPAH

Pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami peningkatan pada 3 tahun terakhir. Pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksikan akan mencapai 6,3. Hal ini berdasarkan pada asumsi investasi dan konsumsi domestik yang masih bertahan kuat. Dan dengan konsumsi domestik yang masih tinggi tersebut, selayaknya tidak perlu adanya kekhawatiran bahwa upah buruh akan mengurangi daya saing dunia usaha. Ekonom Lin Che Wei berpendapat bahwa daya saing yang mengacu pada upah buruh rendah bertentangan dengan perbaikan ekonomi nasional.  Upah yang rendah justru cenderung menunjukkan bahwa negara tidak punya kemampuan untuk bersaing dan menghambat tercapainya kesejahteraan rakyat.

Lahirnya Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/Kep.56-Bangsos/2013 Tentang Izin Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum  Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2013 yang diterbitkan pada tanggal 18 Januari 2013, yang memberikan ijin kepada 257 (dua ratus lima puluh tujuh) perusahaan di 11 (sebelas) Kabupaten/Kota di Jawa Barat untuk melaksanakan penangguhan pelaksanaan upah.

Dengan adanya kebijakan tersebut, buruh tidak mendapatkan menikmati kenaikan upah minimum sebagaimana telah ditentukan dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/Kep.1405-Bangsos/2012 tentang upah minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat tahun 2013, hal ini merupakan bentuk pemiskinan terhadap buruh dan pelanggaran terhadap pemenuhan hak untuk mendapatkan kesejahteraan dan penghidupan yang layak.

Selain itu, dalam proses penerbitan ijin tersebut dilaksanakan dengan prosedur dan syarat yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Berbagai bentuk intimidasi/ancaman dan pemaksaan terhadap buruh untuk setuju terhadap proses penangguhan menjadi bagian yang tidak terhindarkan.

Atas dasar itu, melalui Pengadilan Tata Usaha Bandung kami menuntut untuk dibatalkannya Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/Kep.56-Bangsos/2013 Tentang Izin Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum  Kabupaten/Kota di Jawa Barat

  

Bandung, 21 Februari 2013

 

 KSPI, KSPSI, KSBSI, GSBI, TURC, YLBHI, LBH Jakarta, LBH Bandung

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

LBH BANDUNG

About Us | Program | Kontak Kami

Supported By
This website is generously supported byInstitute for Criminal Justice Reform
www.lbhbandung.org | Creative Commons CC-BY-NC-SA 3.0Creative Commons License